DPRD Provinsi DIY mendesak Pemerintah Provinsi DIY mengevaluasi ulang keberadaan lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID). Kepentingan pembentukan sekretariat itu guna menunjang kebutuhan masa depan KPID. ’’Beban kerja KPID semakin berat. Jadi harus ada visi idealis ke depan,’’ desak anggota Komisi A Ahmad Subangi. Sementara Sekretaris Komisi A Arif Noor Hartanto mengingatkan, bila Pemerintah Provinsi serius ingin menguatkan kelembagaan KPID, mau tidak mau harus segera membentuk sekretariat KPID. Toh, pembentukan sekretariat KPID itu juga diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2008. ’’Pejabat Kepala Sekretariat KPID adalah pejabat eselon III,’’ terangnya. Selengkapnya di Radar Jogja …
-
Artikel tanggapan atas tulisan Mohammad Zamroni pada rubrik Ruang Publik, di Harian Radar Jogja, Senin Wage, 9 Agustus 2010. Menurut Suparyoto, SH (Kepala Sekretariat KPID DIY) – penulis artikel ini – tulisan Muhammad Zamroni perlu diluruskan. Sebab, tulisan ini justru mengindikasikan masih lemahnya pemahaman akan sepak terjang dan kiprah KPID DIY sekaligus mengindikasikan penulisnya masih perlu belajar peta ekologi media penyiaran di DIY. Selengkapnya di Radar Jogja …
-
Masalah akseptabilitas KPID dan dispute soal peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya antara para pihak, membuat wajah penyiaran kita belum menunjukkan gambaran ideal. Seharusnya, KPID tampil menampung dan membela berbagai keluhan masyarakat atas tayangan-tayangan TV dan siaran-siaran Radio yang tak proporsional. Tapi karena masalah yang melilitnya, sampai saat ini langkah KPID belum optimal.
Artikel Mohammad Zamroni, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dimuat di Harian Radar Jogja, 9 Agustus 2010). Selengkapnya di Radar Jogja …
-
Dalam Seminar Nasional ‘Menguji Kinerja KPI dan KPID’ yang diselenggarakan oleh Program S-2 Ilmu Komunikasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM pada bulan Pebruari 2007, Antonius Darmanto menuliskan dalam makalahnya sejumlah kriteria ideal kelembagaan KPI / KPID serta kriteria calon anggota KPI / KPID yang ideal. Berikut kutipannya: (more…)
-
Tim AdHoc Penjaringan Calon Anggota Komisi Penyiaraan Indonesia Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) telah membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaraan Indonesia Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) untuk periode 2010-2013. Pendaftaran bertempat di Kantor Sekretariat KPID DIY, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta dan dibuka mulai tanggal 19 Juli 2010 dan ditutup 6 Agustus 2010 pukul 14.00 wib. (more…)
-
Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 15 Juni 2010, Komisi A DPRD provinsi DIY berhasilkan memilih 5 dari 9 nama yang diusulkan sebagai anggota Tim AdHoc Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta. (more…)
-
Pemerintah harus tegas menegakkan hukum. Jangan sampai pemerintah justru diperdaya dan dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk kepentingan bisnis mereka. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) perlu memperjuangkan aspirasi publik Yogyakarta. Jika televisi-televisi ‘nasional’ Jakarta itu tidak serius mentransformasi stasiun relai menjadi stasiun televisi lokal berjaringan, ijin penyelenggaraan itu semestinya tidak diberikan …
Artikel Yohanes Widodo, dosen Jurusan ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta. (Dimuat di Harian Bernas Jogja, 1 Juni 2010). Baca selengkapnya …
-
Kebebasan berekspresi yang telah di jamin oleh konstitusi tetap menuntut dipatuhinya norma serta nilai-nilai moralitas untuk tetap dijadikan sebagai bingkai dalam membangun karakter bangsa. Derasnya arus budaya asing serta kompetisi dari berbagai budaya lokal yang terwujud dalam bentuk sinema perfilman perlu untuk terus di kawal dan di awasi agar tidak menimbulkan dampak yang berakibat pada bergesernya nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.
Selengkapnya: Voice of Indonesia / Regulasi Penyiaran dan Penyensoran Film di Indonesia
-
Dalam pemahaman teknologi televisi digital, migrasi dipahami sebagai sebuah proses transisional menuju digitalisasi sistem penyiaran televisi (baca: transmisi) secara total. Karena teknologi sudah memungkinkan, proses ini bisa dilakukan kapan saja. Banyak stasiun televisi di berbagai negara yang sudah menerapkan teknologi (transmisi) televisi digital. TVRI, kabarnya akan memulainya pada Mei 2009. Artinya, mulai melakukan siaran digital, tanpa meninggalkan siaran analognya. Istilah lazimnya, melakukan simulcasting, analog sekaligus digital.
Baca selengkapnya di Kompasiana.com.
-
Komisi I DPR RI akhirnya berhasil memilih dan menetapkan 9 nama anggota KPI Pusat untuk Periode 2010-2013. Ke-9 nama tersebut terpilih melalui voting terbuka dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut terdiri dari 2 orang anggota KPI Pusat periode 2007-2010 yang terpilih kembali serta 7 orang wajah baru. Ke-9 orang Komisioner terpilih tersebut berturut-turut (sesuai perolehan suara) adalah: Mochamad Riyanto (42 suara), Ezki Tri Rezeki (42 suara), Dadang Rahmat Hidayat (36 suara), Azimah (31 suara), Nina Mutmainnah (30 suara), Idy Muzzayad (25 suara), Iswandi Syahputra (25 suara), Yudhariksawan (23 suara), dan Yazirwan Uyun (22 suara). Sumber: Website KPI.
Berita terkait: Buktikan KPI Bukan Kumpulan Orang-orang Jobless / Komisi I DPR tetapkan 9 Anggota KPI Pusat / DPR Tantang 4 Calon Incumbent Anggota KPI / DPR Uji Kanditat Tentang Pemahaman KPI / Mantan Ketua Umum IPNU Jadi Anggota KPI Termuda Periode 2010-2013 / DPR tetapkan 31 calon anggota KPI / Mengefektifkan Fungsi KPI /